Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 - Hallo sahabat Guru pintar, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Kurikulum Rencana Pelajaran 1947, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel GURU, Artikel GURU MAPEL, Artikel IPTEK, Artikel RUANG GURU, Artikel SERTIFIKASI, Artikel TUGAS, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Kurikulum Rencana Pelajaran 1947
link : Kurikulum Rencana Pelajaran 1947

Kurikulum Rencana Pelajaran 1947

Kurikulum Rencana Pelajaran 1947

Karya: Rizki Siddiq Nugraha

Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan dinamakan Rencana Pelajaran 1947. Kala itu penyebutannya lebih populer menggunakan istilah leer plan (rencana pelajaran) ketimbang istilah kurikulum. Rencana Pelajaran 1947 bersifat politis, saat itu bangsa Indonesia tidak mau lagi melihat dunia pendidikan masih menerapkan kurikulum Belanda, yang orientasi pendidikan dan pengajarannya ditujukan untuk kepentingan kolonial Belanda.

Ketika itu situasi perpolitikan bergejolak dengan perang revolusi. Rencana Pelajaran 1947 baru bisa diterapkan pada tahun 1950. Pancasila ditetapkan sebagai asas pendidikan.

Susunan Rencana Pelajaran 1947 masih sangat sederhana. Kurikulum ini hanya memuat dua hal pokok, yakni daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya. Rencana Pelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat daripada pengembangan intelektual. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani.

Mata pelajaran untuk tingkat Sekolah Rakyat (SR) ada 16, serta khusus di Jawa, Sunda, dan Madura diberikan tambahan bahasa daerah. Daftar pelajarannya, meliputi:

1. Bahasa Indonesia.

2. Bahasa Daerah.

3. Berhitung.

4. Ilmu Alam

5. Ilmu Hayat.

6. Ilmu Bumi.

7. Sejarah.

8. Menggambar.

9. Menulis.

10. Seni Suara.

11. Pekerjaan Tangan.

12. Pekerjaan Keputrian.

13. Gerak Badan.

14. Kebersihan dan Kesehatan.

15. Didikan Budi Pekerti.

16. Pendidikan Agama.

Pada awalnya pelajaran agama diberikan mulai sejak kelas IV, namun sejak tahun 1951 agama juga diajarkan sejak kelas I.

Garis-garis besar pengajaran pada saat itu menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajari. Misalnya, pelajaran bahasa mengajarkan bagaimana cara bercakap-cakap, membaca, dan menulis. Ilmu Alam mengajarkan bagaimana proses kejadian sehari-hari, bagaimana mempergunakan berbagai perkakas sederhana (seperti pompa, timbangan, dan lain-lain), dan menyelidiki berbagai peristiwa sehari-hari, misalnya mengamati lokomotif diisi air dan kayu, mengapa nelayan melaut pada malam hari, dan bagaimana menyambung kabel listrik.

Pada perkembangannya, rencana pelajaran lebih dirinci lagi setiap pelajarannya, yang dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada kala itu, silabus mata pelajarannya ada secara rinci dan setiap guru mengajar satu mata pelajaran saja. Pada masa itu juga dibentuk Kelas Masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan SR 6 tahun yang tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kelas Masyarakat mengajarkan keterampilan, seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak yang tidak mampu sekolah ke jenjang SMP dapat langsung bekerja.

Beberapa kelebihan munculnya Rencana Pelajaran 1947, diantaranya:

1. Mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan memandang pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah.

2. Memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan.

3. Rencana Pelajaran 1947 mengadopsi dari pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu di masa penjajahan, sehingga memudahkan dalam penyusunannya.

Adapun kelemahan yang muncul dari penerapan Rencana Pelajaran 1947, antara lain:

1. Dibayang-bayangi pendidikan zaman penjajahan, sehingga mengarah pada pola pengajaran penjajah.

2. Belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih dominan pada ranah afektif.

3. Belum diterapkan di seluruh sekolah, sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia hingga secara resmi ditetapkan pada tahun 1950.