Loading...
Judul : Benang Kusut Distribusi Buku di Indonesia
link : Benang Kusut Distribusi Buku di Indonesia
Benang Kusut Distribusi Buku di Indonesia
Sistem distribusi buku di Indonesia sudah lama bagaikan benang kusut yang sangat sulit —kalau tidak mau dikatakan mustahil—untuk diurai kembali. Membenahi sistem distribusi buku nasional untuk menjadi lebih sehat bagaikan menegakkan benang basah. Saking kusutnya, masalah sistem distribusi buku belakangan telah menjadi isu nasional, terutama karena menyangkut pendistribusian buku yang "di luar jalur normal" khususnya distribusi buku pelajaran. Pihak-pihak yang secara langsung merasakan dampak dari sistem pendistribusian buku yang "abnormal" ini antara lain toko buku, penerbit, dan lapisan konsumen tertentu.
Ada sejumlah sistem distribusi buku yang digunakan penerbit, tetapi tulisan kecil ini hanya menyentil dua jenis sistem distribusi buku yang selama ini berlaku, yakni distribusi dengan jalur penerbit-distributor-toko buku-konsumen dan penerbit-konsumen. Sisi positif dan negatif kedua sistem distribusi buku ini menjadi fokus utama bahasan tulisan ini. Hal lain yang disorot pula mengenai alternatif sistem pendistribusian buku yang lebih sehat.
Penerbit-Distributor-Toko Buku-Konsumen
Sistem distribusi buku dengan pola penerbit-distributor-toko buku-konsumen merupakan salah satu pola tata niaga perbukuan konvensiona! yang sudah lama dianut sebagian besar penerbit di negeri ini. Penerbit menyalurkan buku kepada distributor/agen lalu distributor mendistribusikannya ke toko buku. Di toko buku inilah para konsumen mendapatkan buku-buku yang mereka inginkan. Distributor dan toko buku dalam sistem ini merupakan urat nadi para penerbit. Di sini, napas penerbit sangat ditentukan oleh distributor atau toko buku. itulah sebabnya hampir semua penerbit yang masih mengandalkan jalur ini sangat memimpikan bisa memiliki toko buku sendiri. Tujuannya tentu saja untuk tetap mendenyutkan nadi usaha penerbttan. Sistem tata niaga buku konvensional ini memiliki beberapa kelebihan.
Pertama, masing-masing pihak, yakni penerbit distributor, dan toko buku, memiliki porsi sendiri-sendiri sesuai dengan fungsinya. Penerbit memfokuskan diri pada upaya menerbitkan buku-buku yang sedapat mungkin berkualitas, dan distributor atau agen memiliki lahan usaha untuk mengedarkan buku ke setiap toko buku, sementara toko buku memasarkannya kepada konsumen. Dengan menerapkan sistem tata niaga semacan ini, tercipta suatu persaingan yang sehat antar sesama penerbit. Artinya, para penerbit tidak perlu bersaing dalam memberikan diskon yang edan-edanan kalau mereka melakukan penjualan langsung ke konsumen.
Kedua, konsumen bebas menentukan pilihan apakah membeli buku tertentu atau tidak di toko buku berdasarkan pertimbangan harga dan kualitas. Konsumen terutama pada level konsumen buku-buku pelajaran tidak merasa diwajibkan untuk membeli buku yang belum tentu berkualitas. Dengan pola tata niaga buku semacam ini, toko buku tidak "dimatikan" karena penerbit tidak merangkap menjadi "tukang jual".
Selain kelebihan tersebut, sistem ini juga menghadirkan sisi gelap yang cukup memprihatinkan. Sisi gelap jalur distribusi seperti ini umumnya menimpa para penerbit, terutama para penerbit yang baru lahir dan masih belajar untuk merangkak. Masalah yang selalu harus dipikul oieh penerbit adalah besarnya potongan harga buku atau rabat yang diminta oleh distributor. Kisaran diskon yang diminta bisa mencapai 50% atau bahkan 60%. Dengan diskon sebesar ini, berapa yang diperoleh penerbit dari sebuah judul buku yang diterbitkannya? Kalau penerbit memberikan diskon sebesar 60% kepada distributor, lalu royaiti penuits 10%, itu berarti penerbit hanya mendapatkan 30%. Dari 30% ini, berapa sisanya setelah dipotong biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya lainnya? Lalu berapa keuntungan bersih yang harus didapatkan oleh penerbit? itu baru sebatas masalah diskon.
Persoalan lain yang timbul adalah para distributor terkadang tidak menerima semua jenis buku yang diterbitkan oleh sebuah penerbit. Artinya, distributor bersikap piiih-pilih, mana sekiranya buku yang kemungkinan akan laris dan mana buku yang tidak bakalan laku di toko buku. Kalau hal ini sering terjadi, ke mana sebuah penerbit harus mendistribusikan buku-buku yang ditolak oleh distributor? Masalah yang berkaitan dengan ini adalah menumpuknya buku di gudang distributor. Hal ini terjadi karena distributor tidak melanjutkan pendistribusian buku-buku tersebut ke toko-toko buku. Yang lebih parah lagi, terkadang distributor langsung mengembalikan buku-buku tertentu ke penerbitnya tanpa sedikit pun memeriksa seperti apa buku yang barusan diterimanya. Dalam konteks ini, penerbit terutama, sekali lagi. penerbit-penerbit kecil yang belum memiliki jaiur distribusi sendiri sangat bergantung pada distributor.
Masalah lain yang tidak kalah peliknya dari sistem ini adalah harga buku menjadi agak mahal begitu sampai ke tangan konsumen. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari jalur tata niaga buku yang panjang. Dalam konteks ini, semakin lama dan panjang proses pendistribusiannya maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Dalam proses pendistribusian yang cukup berbelok-belok ini, baik distributor maupun toko buku berharap mendapatkan keuntungan layak dari buku yang didistribusikan atau yang dijual. Lalu bagaimana dengan sistem distribusi penerbit-konsumen ?
Penerbit-Konsumen
Sistem distribusi dengan pola penerbit-konsumen juga sering disebut dengan sistem distribusi langsung. Artinya, penerbit menjual bukunya tidak melalui bantuan distributor atau toko buku melainkan menjualnya secara Iangsung kepada para konsumen. Sistem distribusi langsung ini yang belakangan menjadi isu pelik nasional umumnya berkaitan dengan distribusi buku-buku pelajaran. Bagian tulisan ini hanya berbicara tentang sistem distribusi buku pelajaran secara langsung kepada konsumen, yakni ke sekolah-sekolah.
Yang terjadi selama ini adalah para penerbit memasarkan bukunya terutama buku pelajaran ke sekolah. Persoalan ini menimbulkan pro-kontra di kalangan terkait seperti para pendidik, pemerintah, toko buku, distributor, dan penerbit. Sebagaimana sistem tata niaga buku konvensional, sistem distribusi Iangsung ini juga memiliki sisi baik dan buruk.
Segi positif dari distribusi Iangsung ini, terutama buku pelajaran, antara lain pertama, para konsumen mendapatkan buku-buku baru dengan cepat. Hal ini terjadi karena dengan distribusi langsung, otomatis mata rantai distribusi dapat dipangkas, yakni terpotongnya dua mata rantai distribusi, distributor dan toko buku. Kedua, harga buku bisa lebih murah karena pihak penerbit bisa memberikan diskon besar. Hal ini bisa terjadi karena diskon yang seharusnya merupakan jatah distributor dan toko buku bisa dimanfaatkan untuk diskon bagi konsumen, yang dalam hal ini sebagian besar sekolah. Ketiga, pihak penerbit tidak lagi bergantung pada agensi/distributor dan toko buku karena pihak penerbit memiliki akses langsung ke sekolah untuk menawarkan buku-buku terbitannya.
Sisi positif lain dari tata niaga langsung ini adalah penerbit bisa mendapatkan input langsung dari lapangan tentang kualitas buku yang diterbitkan. Dengan demikian, pihak penerbit dapat meningkatkan kualitas kerja di penerbitan, entah itu di bidang isi buku, tata letak, ataupun hal lainnya. Selain kelebihan ini, distribusi langsung juga menghadirkan persoalan memprihatinkan. Apa kelemahan distribusi langsung ini?
Pertama, toko buku berada di ambang kematian, Mengapa? Alasannya sangat jelas. Seperti diketahui, selama ini napas kehidupan toko-toko buku sangat ditentukan oleh hasil penjualan buku-buku yang didapatkannya dari penerbit, entah didapat secara langsung dari penerbit ataupun mefaiui distributor. Apa yang terjadi ketika penerbit tidak lagi menyalurkan buku-buku terbitannya ke toko buku melainkan langsung mendistribusikannya ke sekolah? Mungkin ada yang berargumentasi bahwa toko buku tidak hanya menjual buku sekolah, tetapi juga buku umum lainnya. Ini benar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa buku sekolah masih mendominasi pasar buku di Tanah Air. Kalau elemen yang mendominasi pasar buku nasional ini mengalami suatu perubahan radikal, keguncangan akan terjadi. Kalau tidak ada campur tangan dari pihak terkait —seperti Ikatan Penerbitan Indonesia (IKAPI) dan Gabungan Toko Buku Indonesia (GATBI)— dalam waktu yang akan datang, keadaan ini semakrn parah.
Persoalan serius lain sebagai akibat dari distribusi langsung ini adalah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara sesama penerbit. Keadaan ini terjadi karena dalam mendistribusikan produknya pihak penerbit melakukan segala cara agar bukunya dibeii oleh konsumen terutama sekolah yang menjadi pasar utama buku pelajaran. Salah satu cara yang dapat ditempuh dengan memberikan diskon atau rabat setinggi mungkin. Dalam konteks ini, penerbit yang dapat memberikan rabat paling tinggi kepada konsumen saja yang bisa bertahan. Dengan rabat atau diskon besar yang diberikan kemungkinan besar buku terbitan dipakai di sekolah yang bersangkutan. Padahal, belum tentu buku yang dihasilkan itu berkualitas. Penerbit tertentu mungkin tidak hanya memberikan diskon atau rabat, tetapi juga memberikan semacam "uang keringat" untuk pihak yang mengurus buku-buku yang akan diteruskan kepada siswa. Sebagai konsekuensi logis dari sttuasi semacam ini, pihak sekolah (baca: guru-guru tertentu atau kepala sekolah) cenderung mengabaikan kualitas buku untuk anak didiknya karena silau oleh diskon atau rabat yang jor-joran yang ditawarkan oleh pihak penerbit. Dengan gambaran ini, jelas sekali siapa yang paling dirugikan. Kalau kondisi ini tidak diatasi, dapat dibayangkan seperti apa akibat dari buku yang kurang berkualitas semacam itu bagi mutu pendidikan di negeri ini pada beberapa masa ke depan.
Masalah yang tidak kalah kritisnya sebagai akibat dari disribusi langsung ini adalah kematian penerbit itu sendiri. Hal ini terutama dialami oleh penerbit kecil yang baru muncul. Perlu dicatat bahwa melakukan distribusi langsung ke sekolah memerlukan biaya yang tidak sedikit Ini berarti pihak penerbit harus memiliki sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas sangat penting untuk melakukan negosiasi dengan pihak konsumen sehingga buku-buku yang ditawarkan dapat menarik perhatian mereka. Segi kuantitas berkaitan dengan seberapa banyak karyawan sebuah penerbit melakukan berbagai kegiatan rutin penerbitan, promosi, dan pemasaran langsung ke sekolah. Bukankah dalam kondisi ini hanya penerbit yang bermodal besar saja yang akhirnya tetap keluar sebagai pemenang "tender"? Implikasinya, penerbit kecil tadi lambat laun hanya tinggal nama. Tragis memang. Tetapi itulah fakta yang akan dihadapi kalau sistem distribusi buku pelajaran langsung masih tetap dianut. Lalu, bagaimana caranya agar keiuar dari situasi mengenaskan ini?
Sistem Distribusi yang Sehat
Karena sistem distribusi buku pelajaran secara langsung ke sekolah lebih banyak merugikan berbagai pihak, jalur distribusi penerbit-distributor-toko buku-konsumen perlu dipertahankan untuk menjaga keseimbangan rantai simbiosis dunia perbukuan, Agar hal ini terjaga, dibutuhkan perhatian dari berbagai pihak yang berkaitan, antara lain pemerintah lewat departemen pendidikan, lembaga perbukuan nasional, seperti ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), dan Gabungan Toko Buku Seluruh Indonesia (GATBI).
Pemerintah daerah lewat dinas pendidikan juga perlu mewaspadai atau mengawasi distribusi langsung buku pelajaran ke sekolah. Yang menjadi fokus perhatian dinas pendidikan daerah di sini adalah mengontrol kualitas buku pelajaran yang ditawarkan. Hal ini sangat penting untuk menghindari permainan yang kurang sehat antara pihak sekolah dan pihak penerbit, misalnya pihak sekolah tetap menerima buku yang ditawarkan pihak penerbit bukan karena kualitas melainkan karena besar diskon yang ditawarkan.
Distribusi buku langsung ke sekotah, terutama buku pelajaran, boleh saja tetap dilakukan, tetapi itu hanya sebatas pada penyampaian informasi baik berupa diskusi buku maupun lewat brosur dan penyebaran katalog. Dalam hal ini, tidak ada unsur pemaksaan bagi sekolah atau anak didik untuk membeli buku tertentu hanya karena pihak tertentu di sekolah dijanjikan untuk mendapatkan diskon atau rabat yang tinggi. Aturan baku dari lembaga perbukuan juga perlu untuk mengawasi sistem pemasaran buku ke sekolah.
Silvester G. Sukur, seorang penulis buku, bekerja sebagai Academic Coordinator ELTI-Gramedia Yogyakarta.
Majalah Mata Baca Vol. 2/ No. 12/ Agustus 2004.
Loading...
Sistem distribusi buku di Indonesia sudah lama bagaikan benang kusut yang sangat sulit —kalau tidak mau dikatakan mustahil—untuk diurai kembali. Membenahi sistem distribusi buku nasional untuk menjadi lebih sehat bagaikan menegakkan benang basah. Saking kusutnya, masalah sistem distribusi buku belakangan telah menjadi isu nasional, terutama karena menyangkut pendistribusian buku yang "di luar jalur normal" khususnya distribusi buku pelajaran. Pihak-pihak yang secara langsung merasakan dampak dari sistem pendistribusian buku yang "abnormal" ini antara lain toko buku, penerbit, dan lapisan konsumen tertentu.
Ada sejumlah sistem distribusi buku yang digunakan penerbit, tetapi tulisan kecil ini hanya menyentil dua jenis sistem distribusi buku yang selama ini berlaku, yakni distribusi dengan jalur penerbit-distributor-toko buku-konsumen dan penerbit-konsumen. Sisi positif dan negatif kedua sistem distribusi buku ini menjadi fokus utama bahasan tulisan ini. Hal lain yang disorot pula mengenai alternatif sistem pendistribusian buku yang lebih sehat.
Penerbit-Distributor-Toko Buku-Konsumen
Sistem distribusi buku dengan pola penerbit-distributor-toko buku-konsumen merupakan salah satu pola tata niaga perbukuan konvensiona! yang sudah lama dianut sebagian besar penerbit di negeri ini. Penerbit menyalurkan buku kepada distributor/agen lalu distributor mendistribusikannya ke toko buku. Di toko buku inilah para konsumen mendapatkan buku-buku yang mereka inginkan. Distributor dan toko buku dalam sistem ini merupakan urat nadi para penerbit. Di sini, napas penerbit sangat ditentukan oleh distributor atau toko buku. itulah sebabnya hampir semua penerbit yang masih mengandalkan jalur ini sangat memimpikan bisa memiliki toko buku sendiri. Tujuannya tentu saja untuk tetap mendenyutkan nadi usaha penerbttan. Sistem tata niaga buku konvensional ini memiliki beberapa kelebihan.
Pertama, masing-masing pihak, yakni penerbit distributor, dan toko buku, memiliki porsi sendiri-sendiri sesuai dengan fungsinya. Penerbit memfokuskan diri pada upaya menerbitkan buku-buku yang sedapat mungkin berkualitas, dan distributor atau agen memiliki lahan usaha untuk mengedarkan buku ke setiap toko buku, sementara toko buku memasarkannya kepada konsumen. Dengan menerapkan sistem tata niaga semacan ini, tercipta suatu persaingan yang sehat antar sesama penerbit. Artinya, para penerbit tidak perlu bersaing dalam memberikan diskon yang edan-edanan kalau mereka melakukan penjualan langsung ke konsumen.
Kedua, konsumen bebas menentukan pilihan apakah membeli buku tertentu atau tidak di toko buku berdasarkan pertimbangan harga dan kualitas. Konsumen terutama pada level konsumen buku-buku pelajaran tidak merasa diwajibkan untuk membeli buku yang belum tentu berkualitas. Dengan pola tata niaga buku semacam ini, toko buku tidak "dimatikan" karena penerbit tidak merangkap menjadi "tukang jual".
Selain kelebihan tersebut, sistem ini juga menghadirkan sisi gelap yang cukup memprihatinkan. Sisi gelap jalur distribusi seperti ini umumnya menimpa para penerbit, terutama para penerbit yang baru lahir dan masih belajar untuk merangkak. Masalah yang selalu harus dipikul oieh penerbit adalah besarnya potongan harga buku atau rabat yang diminta oleh distributor. Kisaran diskon yang diminta bisa mencapai 50% atau bahkan 60%. Dengan diskon sebesar ini, berapa yang diperoleh penerbit dari sebuah judul buku yang diterbitkannya? Kalau penerbit memberikan diskon sebesar 60% kepada distributor, lalu royaiti penuits 10%, itu berarti penerbit hanya mendapatkan 30%. Dari 30% ini, berapa sisanya setelah dipotong biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya lainnya? Lalu berapa keuntungan bersih yang harus didapatkan oleh penerbit? itu baru sebatas masalah diskon.
Persoalan lain yang timbul adalah para distributor terkadang tidak menerima semua jenis buku yang diterbitkan oleh sebuah penerbit. Artinya, distributor bersikap piiih-pilih, mana sekiranya buku yang kemungkinan akan laris dan mana buku yang tidak bakalan laku di toko buku. Kalau hal ini sering terjadi, ke mana sebuah penerbit harus mendistribusikan buku-buku yang ditolak oleh distributor? Masalah yang berkaitan dengan ini adalah menumpuknya buku di gudang distributor. Hal ini terjadi karena distributor tidak melanjutkan pendistribusian buku-buku tersebut ke toko-toko buku. Yang lebih parah lagi, terkadang distributor langsung mengembalikan buku-buku tertentu ke penerbitnya tanpa sedikit pun memeriksa seperti apa buku yang barusan diterimanya. Dalam konteks ini, penerbit terutama, sekali lagi. penerbit-penerbit kecil yang belum memiliki jaiur distribusi sendiri sangat bergantung pada distributor.
Masalah lain yang tidak kalah peliknya dari sistem ini adalah harga buku menjadi agak mahal begitu sampai ke tangan konsumen. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari jalur tata niaga buku yang panjang. Dalam konteks ini, semakin lama dan panjang proses pendistribusiannya maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Dalam proses pendistribusian yang cukup berbelok-belok ini, baik distributor maupun toko buku berharap mendapatkan keuntungan layak dari buku yang didistribusikan atau yang dijual. Lalu bagaimana dengan sistem distribusi penerbit-konsumen ?
Penerbit-Konsumen
Sistem distribusi dengan pola penerbit-konsumen juga sering disebut dengan sistem distribusi langsung. Artinya, penerbit menjual bukunya tidak melalui bantuan distributor atau toko buku melainkan menjualnya secara Iangsung kepada para konsumen. Sistem distribusi langsung ini yang belakangan menjadi isu pelik nasional umumnya berkaitan dengan distribusi buku-buku pelajaran. Bagian tulisan ini hanya berbicara tentang sistem distribusi buku pelajaran secara langsung kepada konsumen, yakni ke sekolah-sekolah.
Yang terjadi selama ini adalah para penerbit memasarkan bukunya terutama buku pelajaran ke sekolah. Persoalan ini menimbulkan pro-kontra di kalangan terkait seperti para pendidik, pemerintah, toko buku, distributor, dan penerbit. Sebagaimana sistem tata niaga buku konvensional, sistem distribusi Iangsung ini juga memiliki sisi baik dan buruk.
Segi positif dari distribusi Iangsung ini, terutama buku pelajaran, antara lain pertama, para konsumen mendapatkan buku-buku baru dengan cepat. Hal ini terjadi karena dengan distribusi langsung, otomatis mata rantai distribusi dapat dipangkas, yakni terpotongnya dua mata rantai distribusi, distributor dan toko buku. Kedua, harga buku bisa lebih murah karena pihak penerbit bisa memberikan diskon besar. Hal ini bisa terjadi karena diskon yang seharusnya merupakan jatah distributor dan toko buku bisa dimanfaatkan untuk diskon bagi konsumen, yang dalam hal ini sebagian besar sekolah. Ketiga, pihak penerbit tidak lagi bergantung pada agensi/distributor dan toko buku karena pihak penerbit memiliki akses langsung ke sekolah untuk menawarkan buku-buku terbitannya.
Sisi positif lain dari tata niaga langsung ini adalah penerbit bisa mendapatkan input langsung dari lapangan tentang kualitas buku yang diterbitkan. Dengan demikian, pihak penerbit dapat meningkatkan kualitas kerja di penerbitan, entah itu di bidang isi buku, tata letak, ataupun hal lainnya. Selain kelebihan ini, distribusi langsung juga menghadirkan persoalan memprihatinkan. Apa kelemahan distribusi langsung ini?
Pertama, toko buku berada di ambang kematian, Mengapa? Alasannya sangat jelas. Seperti diketahui, selama ini napas kehidupan toko-toko buku sangat ditentukan oleh hasil penjualan buku-buku yang didapatkannya dari penerbit, entah didapat secara langsung dari penerbit ataupun mefaiui distributor. Apa yang terjadi ketika penerbit tidak lagi menyalurkan buku-buku terbitannya ke toko buku melainkan langsung mendistribusikannya ke sekolah? Mungkin ada yang berargumentasi bahwa toko buku tidak hanya menjual buku sekolah, tetapi juga buku umum lainnya. Ini benar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa buku sekolah masih mendominasi pasar buku di Tanah Air. Kalau elemen yang mendominasi pasar buku nasional ini mengalami suatu perubahan radikal, keguncangan akan terjadi. Kalau tidak ada campur tangan dari pihak terkait —seperti Ikatan Penerbitan Indonesia (IKAPI) dan Gabungan Toko Buku Indonesia (GATBI)— dalam waktu yang akan datang, keadaan ini semakrn parah.
Persoalan serius lain sebagai akibat dari distribusi langsung ini adalah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara sesama penerbit. Keadaan ini terjadi karena dalam mendistribusikan produknya pihak penerbit melakukan segala cara agar bukunya dibeii oleh konsumen terutama sekolah yang menjadi pasar utama buku pelajaran. Salah satu cara yang dapat ditempuh dengan memberikan diskon atau rabat setinggi mungkin. Dalam konteks ini, penerbit yang dapat memberikan rabat paling tinggi kepada konsumen saja yang bisa bertahan. Dengan rabat atau diskon besar yang diberikan kemungkinan besar buku terbitan dipakai di sekolah yang bersangkutan. Padahal, belum tentu buku yang dihasilkan itu berkualitas. Penerbit tertentu mungkin tidak hanya memberikan diskon atau rabat, tetapi juga memberikan semacam "uang keringat" untuk pihak yang mengurus buku-buku yang akan diteruskan kepada siswa. Sebagai konsekuensi logis dari sttuasi semacam ini, pihak sekolah (baca: guru-guru tertentu atau kepala sekolah) cenderung mengabaikan kualitas buku untuk anak didiknya karena silau oleh diskon atau rabat yang jor-joran yang ditawarkan oleh pihak penerbit. Dengan gambaran ini, jelas sekali siapa yang paling dirugikan. Kalau kondisi ini tidak diatasi, dapat dibayangkan seperti apa akibat dari buku yang kurang berkualitas semacam itu bagi mutu pendidikan di negeri ini pada beberapa masa ke depan.
Masalah yang tidak kalah kritisnya sebagai akibat dari disribusi langsung ini adalah kematian penerbit itu sendiri. Hal ini terutama dialami oleh penerbit kecil yang baru muncul. Perlu dicatat bahwa melakukan distribusi langsung ke sekolah memerlukan biaya yang tidak sedikit Ini berarti pihak penerbit harus memiliki sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas sangat penting untuk melakukan negosiasi dengan pihak konsumen sehingga buku-buku yang ditawarkan dapat menarik perhatian mereka. Segi kuantitas berkaitan dengan seberapa banyak karyawan sebuah penerbit melakukan berbagai kegiatan rutin penerbitan, promosi, dan pemasaran langsung ke sekolah. Bukankah dalam kondisi ini hanya penerbit yang bermodal besar saja yang akhirnya tetap keluar sebagai pemenang "tender"? Implikasinya, penerbit kecil tadi lambat laun hanya tinggal nama. Tragis memang. Tetapi itulah fakta yang akan dihadapi kalau sistem distribusi buku pelajaran langsung masih tetap dianut. Lalu, bagaimana caranya agar keiuar dari situasi mengenaskan ini?
Sistem Distribusi yang Sehat
Karena sistem distribusi buku pelajaran secara langsung ke sekolah lebih banyak merugikan berbagai pihak, jalur distribusi penerbit-distributor-toko buku-konsumen perlu dipertahankan untuk menjaga keseimbangan rantai simbiosis dunia perbukuan, Agar hal ini terjaga, dibutuhkan perhatian dari berbagai pihak yang berkaitan, antara lain pemerintah lewat departemen pendidikan, lembaga perbukuan nasional, seperti ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), dan Gabungan Toko Buku Seluruh Indonesia (GATBI).
Pemerintah daerah lewat dinas pendidikan juga perlu mewaspadai atau mengawasi distribusi langsung buku pelajaran ke sekolah. Yang menjadi fokus perhatian dinas pendidikan daerah di sini adalah mengontrol kualitas buku pelajaran yang ditawarkan. Hal ini sangat penting untuk menghindari permainan yang kurang sehat antara pihak sekolah dan pihak penerbit, misalnya pihak sekolah tetap menerima buku yang ditawarkan pihak penerbit bukan karena kualitas melainkan karena besar diskon yang ditawarkan.
Distribusi buku langsung ke sekotah, terutama buku pelajaran, boleh saja tetap dilakukan, tetapi itu hanya sebatas pada penyampaian informasi baik berupa diskusi buku maupun lewat brosur dan penyebaran katalog. Dalam hal ini, tidak ada unsur pemaksaan bagi sekolah atau anak didik untuk membeli buku tertentu hanya karena pihak tertentu di sekolah dijanjikan untuk mendapatkan diskon atau rabat yang tinggi. Aturan baku dari lembaga perbukuan juga perlu untuk mengawasi sistem pemasaran buku ke sekolah.
Silvester G. Sukur, seorang penulis buku, bekerja sebagai Academic Coordinator ELTI-Gramedia Yogyakarta.
Majalah Mata Baca Vol. 2/ No. 12/ Agustus 2004.
Demikianlah Artikel Benang Kusut Distribusi Buku di Indonesia
Sekianlah artikel Benang Kusut Distribusi Buku di Indonesia kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Benang Kusut Distribusi Buku di Indonesia dengan alamat link https://gurupintarmengajar.blogspot.com/2018/03/benang-kusut-distribusi-buku-di_2.html
0 Response to "Benang Kusut Distribusi Buku di Indonesia"
Post a Comment